Jayapura, ptpma.or.id – Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama Perkumpulan terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (Pt.PPMA) Papua melalui program JAiPA bersama Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) gelar Lokakarya Pembentukan Multi Stakeholders Forum (MSF) Kabupaten Jayapura. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Horizon Sentani selama 2 hari, dimulai pada hari Rabu (18 Oktober) dan berakhir pada hari kamis (19 Oktober) 2023.
Lokakarya pembentukan MSF ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi terhadap agenda pembangunan berkelanjutan di 4 wilayah pembangunan bersama Masyarakat adat Kabupaten Jayapura, melalui program bertajuk “Promosi Kebijakan Ramah Hutan melalui Pendekatan Multi Stakeholder Forum (MSF) di Papua.”
Tujuan dari lokakarya ini, yakni untuk Mendiskusikan Konsep MSF Kabupaten Jayapura dalam mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jayapura; Mendiskusikan visi, misi dan struktur MSF serta tugas dan peran MSF dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 Kabupaten Jayapura; Dan Mendiskusikan tematik kelompok kerja serta peran dan tugas dari masing-masing Pokja serta rencana kerja MSF.
Peserta yang terlibat dalam lokakarya tersebut, yakni perwakilan Kelompok Masyarkat Adar dari 4 Wilayah Pembangunan Kabupaten Jayapura, perwakilan LSM Mitra dari PATTIRO, perwakilan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA), serta instansi teknis di lingkup Pemkab Jayapura, yaitu DPMK, PU, Bappeda, Dinas Pertanian, dan Dinas Perikanan.
Penanggung jawab kegiatan, Jackson Umboro (Staf Pt.PPMA Papua) menjelaskan bahwa Lokakarya Pembentukan MSF merupakan upaya strategis membangun sarana koordinasi dan komunikasi berbagai pihak untuk mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jayapura.
“Lokakarya ini dilakukan sebagai upaya strategi pendekatan pembangunan masyarakat adat melalui semua para pihak atau multi stakeholder. Terutama mendorong pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jayapura melalui program penguatan kebijakan ramah hutan di Tanah Papua. Maka itu, melalui pembentukan MSF, kita harus mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jayapura,” kata Jackson dalam lokakarya pembentukan MSF, Rabu (18/10/2023).
Jackson juga menjelaskan bahwa pembentukan MSF dapat memperkuat pembangunan pemerintah daerah dan Masyarakat Adat dalam menajamkan agenda perlindungan hutan melalui penguatan ekonomi masyarakat dan pengakuan masyarakat hukum adat yang ada di 4 wilayah pembangunan Kabupaten Jayapura.
Asisten 1 Sekda Kabupaten Jayapura, Elphyna Situmorang saat membuka rangkaian kegiatan Lokakarya tersebut, ia berharap, pembentukan MSF dapat menjadi pelindung bagi masyarakat adat.
Elphyna juga menjelaskan, tujuan Pemkab Jayapura terlibat pembentukan MSF tidak lain merupakan upaya tindak lanjut pertemuan antara Pemda dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkaitan dengan pemetaan dan pemberdayaan lingkungan hidup.
Lanjut Elphyna, kunjungan Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) masyarakat hukum adat Sawoi Hnya, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura, juga merupakan satu diantara keberhasilan MSF bagi kesejahteraan masyarakat adat.
“Ini yang diharapkan dalam keberhasilan forum berkolaborasi, dapat menghasilkan kesejahteraan masyarakat melihat keberpihakan pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan masyarakat adat,” ucapnya dalam lokakarya pembentukan MSF, Rabu (18/10/2023). (*)
