Pt.PPMA Papua Kecam Kasus Penyiksaan Warga Papua oleh Prajurit TNI

Jayapura, ptppma.or.id –  Lembaga perkumpulan terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (Pt.PPMA) Papua, mengecam tindak penyiksaan yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI non-organik yang diduga menyiksa warga di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Peristiwa dugaan penyiksaan ini diketahui melalui video yang beredar akhir-akhir ini.

Dalam video tersebut, terlihat prajurit TNI tengah menyiksa warga di Puncak, Papua Pegunungan yang merupakan wilayah di bawah Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cendrawasih, Papua.

Video yang beredar pada 22 Maret 2024 itu, merekam aktifitas tindakan Penyiksaan terhadap seseorang warga sipil Papua yang dimasukan di dalam sebuah drum. Korban dipukul dengan menggunakan tangan dan ada juga yang menggunakan alat berulang kali oleh Prajurit TNI. Punggung korban juga disayat menggunakan pisau. Dalam video itu dengan jelas menunjukkan wajah para pelaku yang mana salah satunya mengunakan baju berlambang Satgas Yonif Raider 300 Brawijaya.

Direktur Eksekutif Pt.PPMA Papua, Naomi Marasian menanggapi penyiksaan tersebut merupakan tindakan yang keji dan tidak berperikemanusiaan, serta tidak dapat dibenarkan dengan dalih dan alasan apa pun.

Bagi Naomi, tindak penyiksaan ini tidak manusiawi dan menunjukan bahwa negara tidak hadir untuk memberikan rasa aman kepada orang Papua, namun sebaliknya menciptakan ketidaknyamanan bagi rakyat kecil di atas tanah Papua.

Naomi menilai pendekatan aparat TNI dan Polri di Papua masih melakukan praktek-praktek rasial terhadap orang Papua, Orang Papua bukan binatang, aparat TNI jangan rasis, diskriminatif dan merendahkan martabat Orang Asli Papua dengan dibunuh di tanah airnya sendiri, yang adalah rumahnya, ucap Naomi saat diwawancarai di Kantor Pt.PPMA Papua, Sabtu (23/3).

Naomi menyampaikan bahwa pihak lembaga Pt.PPMA Papua berada di pihak keluarga korban, dan  mendesak agar Negara Indonesia melalui Presiden Joko Widodo dan penegak hukum lainnya, segera melakukan penyelidikan terhadap penyiksaan yang dilakukan oleh prajurit TNI itu.

“Kami [Pt.PPMA Papua] mendesak Presiden Jokowi dan meminta pihak Komnas HAM, LBHI, LBH Papua, maupun pihak Keamanan Hukum Negara ini, agar segera mengusut tuntas dan meberikan hukuman yang setimpal, serta memberhentikan para pelaku dengan tidak hormat, yaitu para pelaku kejahatan kemanusiaan yang telah menyiksa dengan sadis hingga berujung kepada kematian,” pungkas  Naomi.

Berdasarkan pantauan Pt.PPMA Papua dan koalisi masyarakat sipil lainnya, Naomi menyebut, kasus penyiksaan pada warga yang melibatkan aparat keamanan adalah kejadian berulang di Papua. Hal ini disinyalir terus terjadi karena pendekatan keamanan yang digunakan oleh negara Indonesia untuk menangani konflik Papua bukanlah solusi damai.

Naomi juga mengungkapkan, pengiriman pasukan TNI dan Polri non-organik dari luar Papua bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru menimbulkan berbagai kekerasan politik dan HAM di Papua.

“Agar tidak berulangnya kekerasan dan pelanggaran HAM oleh prajurit TNI di Papua, negara Indonesia harus segera mengevaluasi dan mengubah pendekatan keamanan dalam menangani konflik Papua, termasuk menarik semua pasukan non-organik yang dikirim ke Papua, serta melakukan rekonsiliasi perdamaian secara demokrasi dengan melibatkan pihak ketiga yang netral,” tutup Naomi. (*)

Bagikan: