TENTANG ORGANISASI KAMI

Perkumpulan terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (Pt. PPMA) Papua merupakan salah satu lembaga Civil Sociaty Organisation (CSO). Didirikan tahun 1988 dengan nama “Yayasan Pendidikan Hukum Masyarakat Adat (YKPHMA) Irian Jaya”. Fokus kerja, di bidang Pengorganisasian, Penguatan Masyarkat Adat dan Advokasi Kebijakan, terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Didirikan oleh Ibu Maria Ruwiastuti mantan direktur LBH di tahun 1980-an, Zadrak Wamebu, SH, Dr. Loupaty dan sejumlah tokoh lain yang peduli dengan kondisi HAM pada masa itu. Karena situasi politik dan kondisi HAM di Irian Jaya pasca PEPERA tahun 1969 semakin sulit dikendalikan dan masyarakat adat ketika itu tidak memiliki posisi tawar yang kuat khususnya bicara tentang hak. Sementara intevensi pengelolaan sumber daya alam semakin tinggi diawali dengan masuknya HPH sebagai modus dan pintu untuk menumpas gerakan separatis di Irian Jaya.

Untuk mengantisipasi kondisi ini tidak ada pilihan lain, kalau tidak bicara dalam koridor hukum akan selalu muncul kekerasan, dan masyarakat bukan saja berhadapan dengan hukum tetapi alat kekuasaan dibalik itu (militer). Sebab kondisi ketika itu, ada aturan tetapi ada kekuatan lain yang menjadi bagian dari alat kekuasaan negara yang sulit dikontrol.

Kondisi yang sama kalau diamati masih berlaku sampai sekarang, caranya kalau dulu menggunakan pendekatan kekuasaan, sekarang melalui berbagai rekayasa aturan perundang-undangan, dikendalikan secara tersistem. Karena itu pt PPMA sejak didirikan sampai sekarang masih konsisten dan fokus pada penguatan kapasitas masyarakat dalam pemahaman hukum dan perubahan sosial untuk mampu bersikap dalam mengambil keputusan terkait dengan apa yang menjadi hak mereka.

Program-program yang dikembangkan masih sampai sekarang lebih mendorong ke arah perjuangan tanpa kekerasan dalam mencari keadilam (pengakuan dan perlindungan hak) menggunakan pendekatan hukum. Tahun 1980-an aturan perundang-undangan belum seperti sekarang sehingga UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Pertanahan menjadi bagian yang didorong sebagai isu utama dalam gerakan pengorganisasian masyarakat adat di Irian Jaya. Tujuannya adalah disatu sisi masyarakat diarahkan untuk memahami aturan negara dan semua perjuangan dilakukan melalui koridor hukum untuk menghuindari tindakan kekerasan. Pada bagian lain mendorong norma dan nilai-nilai hukum adat untuk mengkritisi, bersikap dan membangun posisi tawar dalam pengambilan keputusan terkait dengan apa yang menjadi hak mereka.

Kalau dilihat orientasi negara sudah sedikit berubah namun paradigma masih tetap sama, pendekatan kekuasaan beralih ke pendekatan hukum namun masih menyisahkan berbagai ketidak adilan. Dalam kondisi ini posisi masyarakat adat terkait dengan apa yang menjadi hak mereka atas tanah, hutan dan sumber daya alam masih sangat dilematis, jika dicermati dalam berbagai aturan yang ada.

Dalam implementasi program  pt PPMA d masih konsentrasi pada empat hal pokok, pertama bagaimana masyarakat dikuatkan untuk mampu bersikap membangun posisi tawar dalam mengambil keputusan yang saling menguntungkan. Kedua, melakukan advokasi dalam berbagai cara untuk mempengaruhi kebijakan agar apa yang menjadi hak-hak masyarakat adat bisa diatur dalam berbagai aturan sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hukum. Ketiga mendorong masyarakat adat untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki untuk mencapai kesejahteraan. Dan keempat, mendorong kapasitas perempuan untuk mampu bersinergis dengan laki-laki dalam memperjuangkan akses dan pemanfaatan ruang-ruang politik, ekonomi dan sosial budaya untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan.

VISI Pt. PPMA

Masyarakat adat Papua mampu mengorganisir diri, sehingga tercipta kondisi dan posisi masyarakat adat yang kuat, dalam mengembagan diri berdasarkan pada potensi sumber daya alam, politik, sosiall, budaya, dan ekonomi secara adil, berkelanjutan serta tanpa kekerasan untuk mencapai kedaulatan dan kualitas hidup yang lebih baik

Misi Pt. PPMA

  1. Terorganisir dan menguatnya kapasitas kelembagaan Masyarakat Adat dalam rangka menentukan posisi strategis yang kuat untuk meningkatkan posisi tawar dalam aspek social, budaya, ekonomi, hukum dan politik menuju kemandirian dan keberlanjutan pada 7 wilayah adat di tanah Papua.
  2. Mendorong Advokasi Kebijakan dan Pembelaan Hak-Hak Dasar Masayarakat terkait dengan kebijakan yang membatasi ruang, akses dan control terhadap penyaluran Aspirasi dalam bidang social, budaya, ekonomi, hukum dan politik pada 7 wilayah Adat di Tanah Papua.
  3. Menguatnya kapasitas dan posisi perempuan adat dalam mengembangakan potensi diri guna keberlanjutan hidup komunitas Adat di Tanah Papua.
  4. Mengelola potensi SDA dalam rangka pengembangan ekonomi berbasiskan Masyarakat adat Papua.
  5. Meningkatnya kapasitas dan kemandirian Pt. PPMA dalam menyediakan sumber daya yang memadai guna mendukung pelaksanaan program dan operasional dalam menjamin keberlangsungan lembaga demi tercapainya visi dan misi Perkumpulan.

Program Kerja

Pengembangan dan Penguatan

Pelatihan dan lokakarya pendidikan hukum kritis, pengembangan institut adat, pengembangan sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat adat dan penguatan perempuan.

Kajian dan Pendidikan Publik

Pengkajian mengenai sistem kelola sumber daya alam oleh masyarakat adat, kajian kebijakan negara yang berdampak pada posisi masyarakat adat, pengelolaan informasi dan dokumentasi hasil kajian serta advokasi dan perluasan jaringan kerja

Penguatan institusi dan sumber daya

Penguatan institusi dan sumber daya yang mana termasuk manajemen program, pengelolaan keuangan, dan peningkatan kesejahteraan staf.

Mitra Strategis